Rencana Umum Penanaman Modal

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 - 2025

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025, tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa Tengah diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi yang maju di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Jawa Tengah harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di provinsi lain yang lebih maju di pulau Jawa. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2001-2010 mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 5,59 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2002, yakni 3,55 %. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi ádalah sektor bangunan (konstruksi) dengan pertumbuhan 7,69 % per tahun. Sektor lain yang memiliki rata-rata pertumbuhan relatif tinggi adalah sektor jasa sebesar 6,77 %, sektor pertambangan dan galian sebesar 6,69 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,59 %. Sementara itu, sektor pertanian Jawa Tengah hanya tumbuh rata-rata sebesar 2,98 % per tahun.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM nasional, RUPMP menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPMP juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.
Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMP juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Jawa Tengah.
Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Jawa Tengah sesuai dengan kebijakan penanaman modal Jawa Tengah sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai.

Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang terdiri dari:
1. Tahap Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
2. Tahap Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
3. Tahap Pengembangan Industri Skala Besar; dan
4. Tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge based economy).
 

Download Pergub Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang RUPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2025