Sejarah

  • Ir. R. IRAWAN SADIMAN

  • Ir. SOEBIYANTO

  • Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO, MBA

  • Drs. HARTONO

  • Drs. SOEDARSONO

  • Ir. SUDJADI

  • Drs. YERU SALIMIANTO, MM

  • Drs. AGUS SURYONO, MM.

  • dr. ANUNG SUGIHANTONO, M.Kes

  • Drs. INA MARYANTO

  • Ir. YUNI ASTUTI, MA

  • Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si

Sejarah DPMPTSP

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis, karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Krusial, karena memerlukan daya visioner yang jauh ke depan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai dasar pengaturan investasi maka pemerintah membuat UU no. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Setahun kemudian para investor dalam negeri terpanggil untuk ikut berkiprah, maka dibuatlah UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tahun 1970, kedua undang-undang tersebut direvisi lagi dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA dan UU No.12 Tahun 1979 tentang PMDN. Guna melaksanakan kedua UU tersebut dibentuklah lembaga yang menangani masalah penanaman modal di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di pemerintah pusat dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepres No.53 Tahun 1977 Juncto Keppres No.33 Tahun 1981 tentang BKPM. Surat izin PMA diberikan oleh Presiden, sedangkan untuk PMDN izinnya dikeluarkan oleh BKPM atas nama Presiden. Untuk daerah dibentuk lembaga yang menangani penanaman modal yaitu Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) yang tugasnya membantu Gubernur dalam bidang penanaman modal dan lembaga ini hanya berada di tingkat Provinsi.

Namun pada masa kepresidenan Prof. Dr. BJ. Habibie ada perubahan mengenai tugas dan fungsi BKPM-D yang diatur dengan Kepres No.26 Tahun 1980 diperbarui dengan Kepres No. 116 Tahun 1998. Setahun kemudian, kepres tersebut dirubah lagi dengan kepres No. 122 tahun 1999 yang memberikan Kewenangan BKPM-D untuk menerbitkan izin PMA/PMDN. Untuk menindaklanjuti Kepres No. 122 Tahun 1999 di Provinsi Jawa Tengah diterbitkan Keputusan Gubernur No.49 Tahun 1999. Pada  tahun 2000, pemerintah merevisi kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dimana dijelaskan tentang diperbolehkannya perbedaan nama, sepanjang tugas dan urusannya sama.

Di Provinsi Jawa Tengah, institusi yang membidangi penanaman modal telah mengalami beberapa kali perubahan. Kali pertama, dibentuk BKPM-D melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 061/260/1989 tanggal 28 September 1989 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja BKPM-D. Sejalan dengan dinamika perkembangan jaman, BKPM-D berubah menjadi Badan Penanaman Modal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001. Tujuh tahun kemudian, Badan Penanaman Modal berubah lagi menjadi Badan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Dan terakhir, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, nomenklatur Badan Penanaman Modal Daerah berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kantor DPMPTSP terletak di Jl. Mgr Soegiyoptanoto No. 1 Semarang, Jawa Tengah. Namun, DPMPTSP yang dahulu bernama BPMD pernah menempati gedung yang beralamat di :

  1. Jl. Gajah mada No.55B Semarang ( 1 Oktober 1973-1974);
  2. Jl. Pemuda No. 70 Lt.2 Semarang (Tahun 1974-1980);
  3. Jl. Menteri Supeno No.14 Semarang (Tahun 1980-1983);
  4. Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Semarang (Tahun 1983-Sekarang).