Visi dan Misi

Visi dan Misi Jawa Tengah

Visi Jawa Tengah

"Menuju Jawa Tengah Yang Berdikari"

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi


Misi Jawa Tengah

  1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
  2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
  3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;
  4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
  5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
  6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
  7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

11 Program Unggulan

  1. Pendidikan Politik Masyarakat;
  2. Reformasi Birokrasi berbasis Kompetensi;
  3. Menguatkan Sistem Pelayanan Publik;
  4. Mewujudkan Desa Mandiri;
  5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
  6. Rakyat sehat;
  7. Optimalisasi Penyelengaraan Pendidikan di Jawa Tengah;
  8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;
  9. Pembangunan Infrastruktur;
  10. Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-royo;
  11. Meningkatakan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.

Visi dan Misi DPMPTSP

Visi penanaman modal Jawa Tengah sampai tahun 2025 adalah:

“Menjadikan Jawa Tengah ladang investasi 2025”


Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

  1. Menciptakan iklim investasi kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
  2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
  3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik;
  4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
  5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
  6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.