Diposkan   22 Desember 2017   00:00 WIB   Oleh : Admin   Berita

DPMPTSP Jawa Tengah kawal Percepatan Pelaksanaan Berusaha

DPMPTSP Jawa Tengah kawal Percepatan Pelaksanaan  Berusaha

SALATIGA- Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Peraturan Menteri Perekonomian Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 , dan Surat Edaran Mendagri Nomor 300/7985/SJ Tanggal 7 November 2017 hal pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha,  DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Kerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah bertema “Percepatan Pelaksanaan Berusaha pemenuhan Target Investasi “ Selasa (19/12) di Salatiga.

Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Dr. Prasetyo Aribowo, SH, M.Soc, Sc memaparkan program kerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

 “Mari kita sinergikan kegiatan provinsi dan kabupaten/kota, agar didapatkan hasil pembinaan investasi yang optimal. Berilah kami data dan profil yang lebih  rinci, benahi laporan kegiatan investasi dan beri perhatian pada pengembangan teknologi informasi dalam kinerja”himbaunya.

Dijelaskannya, ke depan, dengan pembentukan tim Satgas Percepatan pelaksanaan Berusaha maka perizinan usaha akan lebih cepat. Tim Satgas provinsi dan kabupaten/kota bisa bergerak bersama dan menjadi daya dorong untuk berkontribusi bagi peningkatan investasi di Jawa Tengah.

Menurut Ir Bobby Hamzar Refinus, MIA, Staf Ahli Pembangunan daerah Kementerian Perekonomian RI, menegaskan bahwa sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, ditekankan untuk melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan daya saing untuk kemudahan perizinan.

 “Tim Satgas akan bertugas untuk mengawal perizinan hingga investasi terealisasi, ternasuk juga menyelesaikan seluruh hambatan . Sistem on line Single Submission akan diujicobakan pada awal 2018, akan terus diperbaiki sejalan dengan perizinan yang terus berkembang di masing-masing daerah.

Selain itu menurut Bobby, secara nasional akan ada standar pelayanan dan ada keseragaman jumlah izin yang diperlukan investor untuk melakukan usahanya.

Dalam upaya percepatan pelaksanaan berusaha, Dr. Putut Marhayudi, Kasubdit Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan pentingnya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.

“manfaat adanya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah adanya transfer of knowledge, melalui KPBU diharapkan adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada pemerintah daerah. Adanya project delivery, target speisifik periode konstruksi membuat pihak swasta menyelesaikan proyek sesuai kespakatan sehingga terhindar dari siklus anggaran multiyears, adanya risk sharing, yaitu alokasi resiko bagi kedua belah pihak  (swasta dan pemerintah) yang juga akan meningkatkan keatraktarktifan proyek, menjadi potensi investasi, keberhasilan suatu daerah menyelenggarakan KPBU dapat menjadi pintu masuk investasi bagi swasta lainnya” papar Putut.

 

#Bidang PDI#


Share: