Diposkan   11 Januari 2018   00:00 WIB   Oleh : Admin   Berita

Pemohon Izin Investasi Melimpah

Pemohon Izin Investasi Melimpah

Eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi pelayanan perizinan semakin diakui masyarakat Jawa Tengah. Dengan inovasi yang terus dilakukan seperti pembukaan gerai pelayanan di berbagai kabupaten/kota, penataan ruang pelayanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, penggunaan aplikasi perizinan melalui e-service, dukungan perbankan di ruang pelayanan, penerapan konsultan kuasa pengurusan perizinan berbadan hukum semakin memperkuat komitmen mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan transparan.

Data permohonan perizinan Bulan November 2017 tercatat sejumlah 905 buah terdiri dari 611 izin investasi dan 294 rekomendasi penelitian, sedangkan di Bulan Desember 2017 tercatat 654 buah terdiri dari 480 izin investasi dan 174 rekomendasi penelitian. Di awal tahun 2018 setelah libur panjang, pemohon izin mulai mengantre di ruang pelayanan perizinan.

Sejak bulan November 2017 hingga Februari 2018 pun mulai diujicobakan pelayanan izin dengan system online sebanyak 10 izin yang meliputi:

  1. Rekomendasi Penelitian
  2. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
  3. Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF Cabang)
  4. Izin Usaha Simpan Pinjam
  5. Tanda Daftar Ulang Izin Usaha Simpan Pinjam
  6. Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan
  7. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi s.d 6000 m3/tahun
  8. Izin Pengeluaran Produk Hewan
  9. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh
  10. Izin Operasi Genset.

 

Terkait dengan konsultan kuasa pengurusan perizinan berbadan hukum,  keberadaan nya ini mulai mendapat kepercayaan dari pemohon izin investasi, Data menunjukkan sejak dilaunching Bulan November 2017 hingga Bulan Desember 2017 sudah terdapat 43 berkas permohonan izin yang diproses melalui para konsultan ini. “Ini menunjukkan bahwa konsultan perizinan ini dibutuhkan masyarakat untuk membantu pengurusan izinnya.

Dari sisi waktu lebih efisien, biaya yang transparan serta adanya kepastian hukum dalam pengurusan perizinan” kata Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Dr. Prasetyo Aribowo, SH, M.Soc. Sc.

 

Ditambahkannya, bahwa jumlah konsultan kuasa pengurusan perizinan berbadan hukum saat ini  sejumlah 46 usaha , 24 diantaranya  telah telah terdaftar di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan 22 sisanya dalam proses verifikasi. “Prosentase konsultan perizinan terbanyak berada di kota semarang, yaitu sekitar 56%, sisanya terbagi di 13 Kabupaten/kota se Jawa Tengah. “Kami berharap jumlah konsultan perizinan berbadan hukum ini bisa bertambah lagi dan sebarannya lebih merata di setiap Kabuten/Kota. Kesempatan ini masih terbuka bagi yang berminat” pungkasnya.

 

#BidPDI


Share: