Diposkan   28 Februari 2018   00:00 WIB   Oleh : Admin   Berita

Rakornas Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PTSP Tahun 2018

Rakornas Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PTSP Tahun 2018

Sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan PTSP antara pemerintah pusat dan daerah dipandang penting, mengingat banyak permasalahan yang berkembang sehubungan dengan kinerja pelayanan publik terkait perizinan dan non perizinan. Dalam hubungannya mendukung kebijakan nasional, percepatan pelaksanaan berusaha maka penting ditekankan adalah penyederhanaaan pelayanan dan perizinan sehingga tumbuhnya investasi dapat diharapkan berlangsung cepat.

“Supaya daerah untuk segera membentuk PTSP agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan mudah. Perizinan dan non perizinan bukan lagi sumber PAD, tapi bagaimana izin dan nonperizinan yang diberikan bisa memudahkan dalam berusaha sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan sumber pajak” demikian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, Sugiarto, SE, M.Si menyampaikan sambutan di Rakornas Sosialisasi Kebijakan penyelenggaraaan Pelayanan terpadu satu Pintu  di  Pekanbaru, Provinsi Riau (19/2).

Rakor yang dihadiri oleh perwakilan DPMPTSP seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia ini mengambil tema”optimalisasi peran PTSP dalam mendukung percepatan pelaksanaan berusaha yang bebas korupsi” bertujuan untuk harmonisasi pola gerak PTSP dengan mensosialisasikan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP.

(#Bid. Yanzin)

 


Share: