Penanaman Modal

Izin Prinsip Penanaman Modal



  1. Formulir izin prinsip
  2. Keterangan Pemohon (Bagi Pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia);
    • Dalam hal pemhonan adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedaulatan
    • Dalam hal pemohon adalah perseorangan asin, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tanda tangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
    • Dalam hal pemohona adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association)dalam bahasa inggris atau terjemahannya dala Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir;
    • Dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku da rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    • Dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan ersetujuan/ pemberiatahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Keterangan rencana kegiatan:
    • Untuk Industri, berupa diagram air produksi (flow chart of producton) dilengkapi dengan penjelasan detail dari bahan baku sampai menjadi produk akhir;
    • Untuk sektor jas, berupa uraian kegiatan yng akan  dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
  4. Rekomendasi dan instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan (perusahaan dapa mengajukanpermohonan surat pengantar kepada PTSP BKPM, PTSPPDKPM, PTSP KPBPB atau Administrator KEK untuk mendapatkan surat engantar kepada nstansi Pemerintah terkait sebelum perusahaan mengajukan permohonan izin Prinsip).
  5. Keterangan Pemohon (bagi Pemohon yang telah berbadan hukm Indonesia)
    • Rekaman Akta Pendirian persahaan dan perubahannya;
    • Rekaman Pengesahan  Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan sari Menteri Hukum dan HAM;
    • Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)perusahaan;
      • Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersngkutan atau surat yang dkeluarkan oeh kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
      • Dlam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
      • dalam hal pemegang saham adakah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah yang disumpah;
      • dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartutanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      • Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) perusahaan.
  6. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan Perubahannya bila ada.
  7. Keterangan rencana kegiatan :
    • Untuk industri, berupa diagram air produksi (flow chart of production)dilengkapi dengan penjelasan detail dari bahan baku sampai menjadi produk akhir;
    • Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
    • Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
    • Khusus untuk proyek perluasan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan
  8. Apabila terjadi perubahan rencan permodalan, permohonan dilampiri:
    • Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk :
      • Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
      • Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris
      • Rekaman Pernyataan Keputusan RapatƒBerita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI Undang−Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru
        yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing−masing para pemegang saham dalam nilai rupiah dan ekuivalen dengan nilai dollar (apabila menggunakan mata uang dollar dalam Surat Persetujuan yang telah dimiliki sebelumnya);
    • Melapirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagamana tercanum dalam ersyaratan butir I. Keterangan Pemohon;
    • Melampirkan kronologis penyertaan dala modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan pernyataan dalam modal perseroan terakhir yang telah distujui Menteri Hukum danHAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan pemohon terakhir);
    • NeracaKeuangan Perusahaan periode terakhir apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali yang telah diaudit oleh akuntan publik;
    • Khusus untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penenaman modal asing atau penanamana modal dalam negeri (ahli status), wajib melampirkan daftar nama anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh perusahaan.


  1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009  tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010  tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);
  7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18);

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin