Penanaman Modal

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal



  1. Formulir Izin Prinsip Perluasan yang ditandatangani Direktur perusahaan dan Cap Perusahaan
  2. Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan.
  3. Rekaman izin prinsip penanaman modal dan/atau perubahannya.
  4. Rekaman akta pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari kementrian Hukum dan HAM;
  5. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
  1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart.
  2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa
  1. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase saham asing dan Indonesia dalam modal perseroan  atau terjadi perubahan nama dan Negara asal pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan :
  1. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroanyang dituangkan dalam bentuk rekaman risalah Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat.didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman pernyataan keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dama bentuk akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan bab VI UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Bukti diri Pemegang saham baru, dalam bentuk :
  • Rekaman akta pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan Hukum Indonesia
  • Rekaman KTP yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga Negara Indonesia.
  • Rekaman paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga Negara asing
  • Rekaman akta pendirian (article of Assiciation) dan terjemahan dalam bahasa Indonesia atau bahasa inggris bagi badan hukum asing
  1. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
  1. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
  2. Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
  3. Surat kuasa bermaterai cukup dan di cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung olehpimpinan perusahaan, menunjukan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
  4. Bukti pembayaran setor pajak/ retribusi.


  1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009  tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010  tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);
  7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18);

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin