Penanaman Modal

Izin Prinsip Perubahaan Penanaman Modal



  1.  Formulir izin prinsip
  2.  Rekaman Izin PrinsipƒIzin Prinsip PerluasanƒIzin UsahaƒIzin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya;
  3.  Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan tanda terimanya untuk periode laporan terakhir (bagi permohonan perluasan dan alih status);
  4.  Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuanƒizin BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan.
  5.  Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
  6.  Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya terutama akta penyesuaian UU PT, akta perubahan nama, akta susunan direksi, akta tempat kedudukan, akta saham dengan persetujuanƒ pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Surat Keterangan Notaris dan DIAN apabila perusahaan belum memiliki  persetujuanƒpemberitahuan  dari  Kementerian  Hukum dan HAM;
  • Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi  perubahan :
    1. Nama Perusahaan, agar melampirkan :
      • Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); atau
      • Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang telah dicatat (watarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau;
      • Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    2. Alamat perusahaan, agar melampirkan :
      • Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan atau
      • Perjanjian sewa−menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung;
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman NPWP yang baru
    4. Bidang usaha dan jenis produksi, agar melampirkan rencana kegiatan :
      • untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dari bahan baku sampai menjadi produk akhir;
      • untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
      • Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
    5. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan
    6. Modal perseroan, agar melampirkan :
      • Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
      • Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau;
      • Rekaman Pernyataan Keputusan RapatƒBerita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang−Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
    7. Penyertaan dalam modal perseroan, agar melampirkan :
      • Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :
    • Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
    • Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, atau
    • Rekaman Pernyataan Keputusan RapatƒBerita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang−Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
  • Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
    • Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besarƒ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
    • Dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
    • Dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
    • Dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP;
    • dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuanƒpemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
8.  Bagi Perusahaan belum berbdan hukum Indonesia pemohon ditandanangi oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya. Bagi perusahaan sudah berbadan hukum Indonesia ditandatangani ditaas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon
9.  Surat Kuasa asli bermaterai cukup dan di cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 



Tidak ada data
  1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009  tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010  tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);
  7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18);

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin