Penanaman Modal

Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal



Dari masing-masing perusahaan yang akan digabung
  1. Formulir Izin Prinsip Penggabungan.
  2. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan dicap perusahaan
  3.  Surat kuasa asli bermeterai cukup dan dicap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa
  4. Rekaman NPWP perusahaan dan NPWP Peserta Indonesia Baik BHI maupun perseorangan WNI
  5. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan/Surat Persetujuan Perluasan /Izin Usaha/Izin Perluasan dan Perubahannya termasuk izin lainnya yang dimiliki perusahaan
  6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan tanda terimanya untuk periode laporan terahir
  7. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk:
    1. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat (Waarmerking) oleh notaris, atau
    2. Keputusan sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan dicatat (Waremerking) oleh notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
    3. Rekaman pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  8. Laporan/Neraca Keuangan Perusahaan periode terahir yang telah diaudit oleh akuntan public, khusus untuk perusahaan surviving apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali
  9. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan (merger) sesuai dengan lampiran formulir permohonan izin prinsip Penggabungan Perusahaan.
  10. Hasil Pemeriksaan Lapangan (bila Diperlukan)
  11. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya  terutama akta p[enyesuaian UU PT, akta perubahan nama, akta susunan direksi, akta tempat kedudukan, akta saham dengan persetujuan /pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau surat keterangan Notaris dan DIAN apabila perusahaan belum memiliki persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
  12. Bukti pembayaran setor pajak/ retribusi.





  1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009  tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010  tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);
  7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18);

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin