Perindustrian dan Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (SIUP-B2 bagi PT-B2)



  1. Perusahaan berbentuk Badan Usaha
  2. Memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan yaitu: SIUP, TDP, SITU/HO dan NPWP;
  3. Surat Penunjukan dari DT-B2;
  4. Memiliki Bukti Kepemilikan peralatan Sistem Peralatan Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang pengelolaan B2;
  5. Melampirkan Berita Acara Fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten /Kota setempat bahwa memiliki dan atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (repacking) dan alat transportasi yang memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan;
  6. Pasfot ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar



  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Kementrian Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor:PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin