Penanaman Modal

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal



  1. Formulir Izin Usaha dan resume data untuk proses penerbitan izin usaha
  2. Permohonan di tanda tangani oleh pimpinan perusahaan bermaterai dan di cap perusahaan.
  3. Surat kuasa asli bermaterai dan di cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas aslidisertai dengan melampirkan rekaman idenitas pemberi dan penerima kuasa
  4. Rekaman NPWP perusahaan
  5. rekaman perizinan yang dimiliki
  6. Rekaman LKPM triwulan terakhir
  7. Rekaman bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan berupa :
  8. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL aau UKL-UPL atau SPPL yan ditanda tangani Dinas Lingkungan Hidup
  9. Rekaman izin lingkungan
  10. Hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha :
  1. Jasa perdagangan
  2. Bidang usaha lainnya bila diperlukan
  1. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya.
  2. Untuk permohonan izin perluasan (khusus bidang industry) ditambah persyaratan rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin usaha yang pernah dimiliki
  1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009  tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  6. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Penanaman Modal;
  7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010  tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);
  8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);
  9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18).

Tidak ada data
Tidak ada biaya.

Ajukan Ijin