Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh



1. Pakta Integritas
2. Surat Pemohon
3. Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dimana perusahaan berdomisili dengan melampirkan Berita Acara Cek Fisik Kantor, Surat Keterangan Fasilitas dan Peralatan Kantor
4. Copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja/buruh, nama Direksi sebagai pemohon 
5. Copy pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) 
6. Copy surat ijin usaha jasa penyedia pekerja/buruh (SIUP) 
7. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha jasa penyedia pekerja/buruh
8. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
9. Copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan 
10. Surat keterangan domisili kantor perwakilan/cabang perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat 
11. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP)
12. Photo 4 x 6 ( 2 lembar ) pemohon dari pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan atau Konsultan Perizinan di DPMPTSP Prov. Jateng
13. Surat keterangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Asli) dan Surat Pernyataan keikutsertaan BPJS Kesehatan bermaterai dan ditandatangani Pimpinan perusahaan. (Dilengkapi copy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan)
 14. Copy surat ijin operasional jasa keamanan dari Polri bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bergerak dalam bidang jasa Keamanan 
15. Foto copy KTP Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan atau Konsultan Pengurusan Perizinan di DPMPTSP Prov. Jateng 
16. Dokumentasi Kantor
17. Pengurusan perizinan di DPMPTSP dilaksanakan oleh :
      - Pemilik Usaha 
      - Kuasa Pemohon
      - Konsultan Pengurusan Perizinan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 

Tidak ada data

Tidak ada data
 Izin operasional yang diberikan bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Tidak ada biaya.

Ajukan Ijin