Penanaman Modal

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal



  1. Formulir Izin Usaha dan resume data untuk proses penerbitan izin usaha
  2. Permohonan di tanda tangani oleh pimpinan perusahaan bermaterai dan di cap perusahaan.
  3. Surat kuasa asli bermaterai dan di cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman idenitas pemberi dan penerima kuasa
  4. NPWP, agar melampirkan rekaman NPWP yang baru
  5. rekaman perizinan yang dimiliki yang mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk dirubah
  6. Rekaman LKPM
  7. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan antara lain jika terjadi perubahan :
  1. Lokasi proyek, agar melampirkan :
  • Surat keterangan domisili (lokasi baru)
  • Rekaman bukti penguasaan tanah dan atau bangunan (lokasi baru) berupa :
    • Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan
    • Rekaman sertifikat ha katas tanah
    • Rekaman IMB
    • Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan
    • Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai
  • Izin kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek yang baru dan masih berlaku berupa :
    • Rekaman izin lokasi
    • Rekaman izin gangguan
    • Bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industry tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin gangguan
    • Bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran diwajibkan melampirkan rekaman izin gangguan
  • Rekaman dokumen dan persetujuan AMDAL atau UKL UPL
  1. Ketentuan bidang usaha mencakup (jenis produksi, kapasitas dan pemasaran dan nilai ekspor) :
  • untuk indutri berupa diagram alir produksi (flow chat)
  • kalkulasi kapasitas produksi
  • dokumen pendukung lain terkait perubahan (Pemberitahuan Impor Barang, data teknis mesin)
  1. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait bila dipersyaratkan.
  2. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
  3. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya.
  4. Bukti setor pembayaran pajak / retribusi.



  1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009  tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010  tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);
  7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18);

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin