Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Perpanjangan Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)



  1. Permohohan peranjangan RPTKA dan Alasan penggunaan TKA;
  2. Formulir perpanjangan RPTKA yang sudah diisi;
  3. Copy RPTKA yang masih berlaku;
  4. Copy Izin Usaha dari instansi Teknis,
  5. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahan dari Menkum & HAM;
  6. Keterangan Domisili Badan Hukum;
  7. Bangan Struktur Organisasi Perusahaan,
  8. Tanda Daftar Perusahaan;
  9. NPWP Perusahaan, 
  10. Surat Penunjukan TKI Pendamping  dan rencana program pendampingan **;
  11. Kualifikasi Jabatan TKA ;
  12. Surat pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Pendidikan dan Latihan bagi TKI sesuai dengan Kualifikasi Jabatan yang diduduki TKA ;
  13. Copy Wajib Lapor Ketenagakerjaan,
  14. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki TKA dari instansi teknis bila diperlukan;
  15. Laporan realisasi pelaksanaan  Diklat dengan melampirkan sertifikat pelatihan**
  16. Copy IMTA dan Kitas yang masih berlaku;
  17. Rekomendasi dari Dinakertransduk Prov. Jateng;
  18. Copy Bukti pembayaran kompensasi /retribusi Penggunaan TKA.
  19. Surat kuasa /surat tugas.

1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. UU Nomor 13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
5. PP Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
6. Permenakertrans RI No. 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 103 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 74);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18);

Tidak ada data
Tidak ada biaya.

Ajukan Ijin