Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rekomendasi Pemasukan Bahan Asal Hewan



  1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. Kartu Tanda Penduduk;
  3. Tanda Daftar Perusahaan;
  4. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  5. Angka Pengenal Import Umum;
  6. Akte Pendirian Perusahaan;
  7. Rekomendasi Teknis Dinas Peternakan Kab/Kota;
  8. Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
  9. Sertifikat Pedigree; Persyaratan negara asal;
  10. Persyaratan mutu benih;
  11. Spesifikasi teknis ternak;
  12. Surat Keterangan Layak Bibit dan Hasil Uji Brucellosis;
  13. Surat Keterangan Kemajiran.
  14. Pakta Integritas
  15. Bukti setor pembayaran retribusi / pajak


  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  3. Permentan Republik Indonesia Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang  Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  4. Permentan Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 tentang  Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi;
  5. Permentan Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang  Instalasi Karantina Hewan;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
  9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah

 


Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin