Energi dan Sumber Daya Mineral

Wilayah Izin Usaha Pertambangan




Administratif:
  • PaktaIntegritas
  • SuratPermohonan
  • KartuTandaPenduduk
  • ProfilBadan Usaha/Koperasi
  • AktependirianBadan Usaha/Koperasi yang bergerak di bidang Usaha Pertambangan yang telahdisahkanolehPejabat yang berwenang
  • NomorPokokWajibPajak
  • SusunanDireksi/PengurusdanDaftarPemegangSaham
  • SuratKeteranganDomisili
  • SuratKuasabermeteraicukup (apabiladikuasakan)
  • Bukti setor pembayaran retribusi / pajak

Teknis:
  • Data KoordinatGeografisLintangdanBujursesuaidenganketentuanSistemInformasiGeografi yang berlakusecaraNasional
  • PetaSituasiLokasiPertambangan
  • SuratKeteranganinformasi Tata Ruangdari BKPRD Kab/Kota




  1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  5. PeraturanGubernurProvinsiJawa TengahNomor 152Tahun 2010 tentangPedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);
  6. PeraturanGubernurProvinsiJawa Tengah Nomor 74Tahun 2012tentangOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 74);
  7. PeraturanGubernurProvinsiJawa Tengah Nomor 67Tahun 2013tentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 67);
  8. PeraturanGubernurJawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 TentangPedomanPenyusunan SOP

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin