Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokasi (LPTKS-AKL)



  1. Pakta Integritas
  2. Bukti setor pembayaran retribusi / pajak
  3. Surat permohonan Ditandatangani Direktur
  4. Copy Akta Pendirian Perusahaan (Perseroan Terbatas/PT) yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang
  5. Copy surat keterangan domisili perusahaan
  6. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
  7. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor; atau Perjanjian kontrak /sewa minimal 5 (lima) tahun dengan akta notaris
  8. Surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain
  9. Bagan struktur organisasi dan personil
  10. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan
  11. Foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4 x 6 cm (3 lembar)
  12. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1981
  13. Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/kota asal perusahaan

1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

7. Permendagri 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota;

8. Perda No 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;

9. Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

10. Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP

11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  di Provinsi Jawa Tengah;

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin