Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokasi (LPTKS-AKL)



  1. Pakta Integritas
  2. Surat permohonan pimpinan perusahaan Kepada  Kepala DPMPTSP Prov. Jateng
  3. Copy Akte Pendirian dan atau akte perubahan badan hukum yang mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang (Badan Hukum LPTKS adalah PT, Koperasi atau Yayasan)
  4. Foto bangunan dan ruang kantor
  5. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan
  6. Foto copy NPWP Perusahaan
  7. Foto Copy KTP Pimpinan Perusahaan
  8. Foto copy bukti laporan ketenagakerjaan sesuai UU No. 7/ 1981 yang masih berlaku
  9. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan Badan Hukum Perseroan
  10. Foto Copy Anggaran Dasar yang memuat kegiatan di bidang jasa penempatan tenaga kerja
  11. Foto copy sertifikat hak kepemilikan atas tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 tahun yang dikuatkan dengan akta notaris
  12. Bagan struktur organisasi perusahaan
  13. Data daftar personil dalam struktur organisasi perusahaan
  14. Rencanana kerja lembaga penempatan tenaga kerja (minimal 1 tahun)
  15. Pas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
  16. Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang keternagakerjaan di kab/kota sesuai dengan domisili persuhaan
  17. Surat izin Gangguan/ HO dari instiitusi yang berwenang di kab/kota
  18. Surat kuasa pengurusan perizinan
  19. Rekomendasi dari Disnakertransduk Prov. Jateng

1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

7. Permendagri 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota;

8. Perda No 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;

9. Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

10. Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP

11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  di Provinsi Jawa Tengah

Izin yang diberikan kepada lembaga swasta berbadan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
Tidak ada biaya.

Ajukan Ijin