Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Syariah




Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP/KSPPS/USPPS dapat diberikan apabila Koperasi telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua)  tahun dengan memperoleh predikat kesehatan minimal  Cukup Sehat, dan ada anggota  domisili  yang dilayani sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota diwilayah Kantor Cabang yang akan dibuka, dengan melampirkan persyaratan :
  1. Surat Permohonan Pembukaan Kantor Cabang dari Koperasi
  2. SK Pengesahan Akta Badan Hukum Koperasi.
  3. Notula/Berita Acara Rapat Anggota tentang Rencana Pembukaan Kantor Cabang.
  4. Surat Bukti Setoran Modal Kerja dan Investasi yang disediakan untuk Kantor Cabang beserta Neraca Awal.
  5. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya.
  6. Surat Keterangan Kepemilikan Kantor Cabang (milik sendiri/sewa/pinjam).
  7. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Cabang dan Daftar Nama Calon Karyawan Kantor Cabang.
  8. Surat Keputusan Pengurus tentang Pengangkatan Pimpinan / Manajer Kantor Cabang dan Pengelolaan Kantor Cabang. 
  9. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam yang dimiliki oleh Calon Kepala Cabang.
  10. Surat Keterangan (Rekomendasi) dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM  Kabupaten/Kota dimana Kantor Cabang akan dibuka.
  11. Daftar Anggota minimal 20 (dua puluh) orang yang membutuhkan pelayanan simpan pinjam di wilayah cabang KSP/USP/KJKS/UJKS yang akan dibuka (lampirkan copy KTP yang masih berlaku).
  12. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  13. Rencana Kerja Kantor Cabang paling sedikit setahun ke depan.
  14. Pernyataan dari Pengurus Koperasi yang berisi bahwa dana yang dihimpun di kantor cabang harus disalurkan di Kantor Cabang yang bersangkutan paling sedikit 80 % (delapan puluh persen).
  15. Pernyataan dari Pengurus bahwa koperasi hanya menghimpun dan menyalurkan pada anggota.
  16. Foto Copy Sertifikat Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi yang terakhir dengan memperoleh predikat kesehatan minimal CUKUP SEHAT.
  17. Foto Copy Izin Usaha Simpan Pinjam yang masih berlaku
  18. Foto Copy NPWP.
  19. Foto Copy RAT 2 tahun terakhir.
  20. Surat kesanggupan memasang Papan Nama pada Kantor Cabang yang bersangkutan.
  21. Surat Keterangan kedudukan Kantor Cabang diketahui Camat.
  22. Denah Lokasi Kantor cabang.
  23. Pakta Integritas.



1.        Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
2.        Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1995 Nomor 19)
3.        Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.        Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi
5.        Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 10/PER/M.KUKM/2015 tentang Kelembagaan Koperasi 
6.        Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 15/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
7.        Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 16/Kep/M.KUKM/XI/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha  Koperasi Jasa Keuangan Syariah
8.        Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 17/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
9.        Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor :  6 /Per/Dep.6/IV/2016 tanggal 19 April 2016  tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
10.    Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor :  7 /Per/Dep.6/IV/2016 tanggal 19 April 2016  tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  & Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
11.    Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 71 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prov. Jawa Tengah
12.    Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi Jawa Tengah
13.    Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18);

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin