Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Izin Usaha Simpan Pinjam



Izin Usaha Simpan Pinjam KSP/USP/KSPPS/USPPS dapat diberikan setelah Koperasi menerima Surat Keputusan Badan Hukum.
( Masa berlaku Izin Simpan Pinjam selama 2 tahun )
  1. Surat Permohonan Izin Usaha SimpanPinjam dari Koperasi ;
  2. SuratP ernyataan dari Pengurus tentang modal tetap yang dimiliki ;
  3. Fotocopy Anggaran Dasar Koperasi / SK Badan Hukum Koperasi ;
  4. NeracaTerakhir ;
  5. Foto Copy Buku Daftar Pengurus ;
  6. ID –Perkoperasian ;
  7. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).
Daftar UlangIzin Usaha Simpan Pinjam KSP/USP/KSPPS/USPPS Wajib daftar ulang sebelum Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi jatuh tempo.
( Masa berlaku Izin Simpan Pinjam selama 2 tahun )
  1. Surat Permohonan Daftar Ulang Izin Usaha Simpan Pinjam dari Koperasi ;
  2. Surat Pernyataan dari Pengurus tentang modal tetap yang dimiliki ;
  3. Fotocopy Anggaran Dasar Koperasi / SK Badan Hukum Koperasi ;
  4. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus (RAT) ;
  5. Neraca terakhir ;
  6. Foto Copy Buku Daftar Pengurus ;
  7. Foto Copy Izin Usaha Simpan Pinjam yang lama.
  8. ID - Perkoperasian.
  9. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )



  1. Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1995 Nomor 19);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;
  5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 10/PER/M.KUKM/2015 tentang Kelembagaan Koperasi ;
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 15/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
  7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 16/Kep/M.KUKM/XI/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha  Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
  8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 17/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor :  6 /Per/Dep.6/IV/2016 tanggal 19 April 2016  tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  10. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor :  7 /Per/Dep.6/IV/2016 tanggal 19 April 2016  tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  & Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
  11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 71 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prov. Jawa Tengah;
  12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi Jawa Tengah;
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin