Sosial

Izin Pengumpulan Uang atau Barang




Berkas permohonan terdiri atas:
1. Bila berbadan  hukum
    a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
    b. Akta notaris yg disahkan Kemenhum dan Ham
    c. Surat keterangan domisili sekretariat
    d.NPWP
2. Tidak berbadan hukum
    a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
    b. Struktur organisasi dan sususan kepengurusan/ kepanitiaan
    c. FC KTP dari ketua, sekretaris dan bendahara
    d. Surat keterangan domisili sekretariat

Pakta Integritas

Bukti pembayaran retribusi / pajak



1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
3 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;  
5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran   
  Negara Republik Indonesia Nomor 5038)  
6 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
7 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
8 Peraturan  Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;  
9 Peraturan  Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;  
10 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi  
11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor:PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;  
12 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 84 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;  
13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan   
14 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana  
15 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor  56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat  
16 Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;  
17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.  

Tidak ada data

Tidak ada data

Ajukan Ijin